TULANG BAWANG – Ketua Umum DPP Komisi Pembela Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Riswan Mura, menyoroti dugaan penyimpangan dana di lingkungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Tulang Bawang.
Menurut Riswan, isu yang beredar di publik tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa kejelasan. Ia menilai aparat penegak hukum (APH) seharusnya sudah mulai bergerak sejak dugaan tersebut mencuat.
“Saya lihat sampai sekarang belum ada langkah konkret. Seolah dibiarkan. Padahal ini penting untuk segera dibuktikan,” kata Riswan saat dimintai keterangan.
Ia menyebut, sejumlah dugaan seperti penggelembungan data siswa, adanya siswa fiktif, hingga dugaan pungutan dari pengelola PKBM menjadi indikasi yang perlu ditelusuri secara serius.
Menurutnya, jika benar terjadi, praktik tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dan mencoreng dunia pendidikan nonformal.
Riswan juga meminta penanganan dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Ia mendorong Kejaksaan Negeri Menggala, Kejaksaan Tinggi Lampung, hingga Kejaksaan Agung RI untuk segera mengambil langkah hukum.
“Kalau memang ada kerugian negara dan meresahkan masyarakat, harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai kepercayaan publik turun,” ujarnya.
Di sisi lain, dugaan ini turut menyeret nama Ketua Forum PKBM Bintang Harapan, Astuti. Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat kewajiban setoran dari para pengelola PKBM di Tulang Bawang.
Seorang sumber menyebut, setoran itu mencapai 12 persen setiap pencairan dana, atau sekitar 24 persen dalam setahun.
“Kalau dihitung, nilainya bisa ratusan juta rupiah,” kata sumber tersebut.
Selain itu, muncul pula dugaan lain seperti keberadaan PKBM fiktif hingga manipulasi data peserta didik.
Sementara itu, Joni, pihak yang turut memberikan keterangan, menilai pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh. Ia meminta agar tidak hanya satu pihak yang diperiksa.
“Sekretaris dan Bendahara juga harus dipanggil supaya terang,” ujar Joni.(ris)
